MEMBANGUN DESA DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MENUJU MASYARAKAT DESA MELEK IT

Artikel

Desa Anti Korupsi

12 September 2024 16:41:58  Administrator  66 Kali Dibaca 

INDIKATOR DESA ANTIKORUPSI

I. PENGUATAN TATA LAKSANA

NO.

INDIKATOR

BUKTI / EVIDENCE / DOKUMEN
TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024
1.

KEBERADAAN PERDES TENTANG PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDESA (2 TAHUN TERAKHIR) 

 

1. Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025

☑️
 

2. Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa

☑️ ☑️ ☑️
 

3. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes )

☑️ ☑️ ☑️
 

4. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes Perubahan)

☑️ ☑️ ☑️
 

5. Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Desa

☑️ ☑️ ☑️
 

6. Undangan Penyusunan Peraturan Desa

☑️ ☑️ ☑️
 

7. Notulensi Penyusunan Peraturan Desa 

☑️ ☑️ ☑️
 

8. Daftar Hadir Penyusunan Peraturan Desa

☑️ ☑️ ☑️
 

9. Dokumentasi Penyusunan Peraturan Desa

☑️ ☑️ ☑️
 

10. Pertanggungjawaban BUMDES

☑️ ☑️ ☑️
 

11. Sinkronisasi antara APBDesa dengan Permendes terkait prioritas penggunaan Dana Desa

     
2.

ADANYA PERDES / KEPUTUSAN KEPALA DESA / SOP  MENGENAI MEKANISME EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA 

 

1. Peraturan Desa Tentang Struktur Organisasi Tata Kelola Desa (SOTK)

☑️ ☑️ ☑️
 

2. Peraturan Kepala Desa Tentang Evaluasi Kinerja Perangkat Desa

☑️ ☑️ ☑️
 

3. Undangan Penyusunan Peraturan Kepala Desa Kepada Seluruh Aparatur Desa

☑️ ☑️ ☑️
 

4. Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan Peraturan Kepala Desa

☑️ ☑️ ☑️
 

5. Format Formulir Evaluasi

☑️ ☑️ ☑️
3.

Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan

 

1. Peraturan Desa Tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan

☑️ ☑️ ☑️
 

2. Undangan Penyusunan Peraturan Kepala Desa Kepada Seluruh Aparatur Desa

☑️ ☑️ ☑️
 

3. Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan Peraturan Kepala Desa

☑️ ☑️ ☑️
 

4. Format Formulir Deklarasi CoI

☑️ ☑️ ☑️
4.

Perjanjian Kerjasama antara Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Pihak Penyedia, dan telah melalui Proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa

 

1. Perencanaan Pengadaan terkait PBJ

☑️ ☑️   â˜‘️
 

2. KAK/ToR/spesifikasi teknis terkait PBJ dan HPS sesuai peraturan LKPP dan atau kepala daerah tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa

☑️ ☑️  ☑️ 
 

3. Undangan Dari Desa Kepada Penyedia Barang / Jasa Sesuai Peraturan PBJ Yang Berlaku

☑️ ☑️ ☑️
 

4. Surat Penawaran Dari Penyedia Barang / Jasa

☑️ ☑️ ☑️ 
 

5. SK Tim Pelaksana Kegiatan

☑️ ☑️ ☑️ 
 

6. Perjanjian Kerjasama

☑️ ☑️  ☑️
 

7. Dokumen Penyelesaian Pembayaran

☑️ ☑️ ☑️
5.

Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pakta Integritas dan sejenisnya

 

1. Perkades tentang Pakta Integritas

☑️ ☑️ ☑️
 

2. Dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani Aparat Desa

☑️ ☑️ ☑️
 

3. Undangan Penyusunan Peraturan Kepala Desa Kepada Seluruh Aparatur Desa

☑️ ☑️ ☑️
 

4. Undangan Penyusunan Peraturan Kepala Desa Kepada Seluruh Aparatur Desa

☑️ ☑️ ☑️

II. PENGUATAN PENGAWASAN

NO.

INDIKATOR

BUKTI / EVIDENCE / DOKUMEN
TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024
1. Adanya Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa
  1. Undangan Evaluasi Kepada Seluruh Perangkat Desa ☑️ ☑️ ☑️
  2. Notulensi Kegiatan ☑️ ☑️ ☑️
  3. Daftar Hadir ☑️ ☑️ ☑️
  4. Dokumentasi ☑️ ☑️ ☑️
  5. Lampiran Format Evaluasi  ☑️ ☑️ ☑️
2. Adanya Tindak Lanjut Hasil Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah
  1. Arsip/Dokumen hasil Pembinaan,  Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah ☑️ ☑️ ☑️
  2. Surat keterangan/penjelasan terhadap Pembinaan,  Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah yang belum bisa diselesaikan dalam tahun berjalan  ☑️ ☑️ ☑️
  3. Surat Penyelesaian/Berita acara penyelesaian atas  Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah Pemeriksaan Temuan dengan melampirkan bukti dukung ☑️ ☑️ ☑️
3. Tidak adanya Aparatur Desa dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang terjerat Tindak Pidana Korupsi
  1. Surat Pernyataan oleh Kepala Desa bersama Inspektorat Kabupaten, Kadis PMD Kabupaten dan Kapolres ☑️
  2. Surat keterangan dari APH berdasarkan Surat Permohonan dari Pemkab ☑️ ☑️ ☑️
  3. Screenshot Berita Media bahwa tidak ada Kasus Tindak Pidana Korupsi di Desa ☑️ ☑️ ☑️
  4. Surat Pernyataan diupload ke Website Desa ☑️ ☑️ ☑️

III. PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

NO.

INDIKATOR

BUKTI / EVIDENCE / DOKUMEN
TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024
1. Adanya Layanan Pengaduan bagi Masyarakat
   1. Prosedur Baku Penerimaan, Penanganan dan Tindaklanjut Pengaduan  â˜‘️  â˜‘️ ☑️ 
   2. Saluran Penerimaan Pengaduan  â˜‘️  â˜‘️  â˜‘️
   3. Publikasi Prosedur Baku dan Saluran Pengaduan  â˜‘️  â˜‘️  â˜‘️
   4. Media Informasi Terkait Prosedur dan Saluran Pengaduan  â˜‘️  â˜‘️  â˜‘️
   5. Rekap Progres Pengaduan dan Tindaklanjut  â˜‘️ ☑️   â˜‘️
2. Adanya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan Pemerintah Desa
  1. Survey Kepuasan Berdasarkan Pelayanan yang diberikan Pemerintah Desa Kepada Masyarakat ☑️
  2. Pelaksanaan Survey berdasarkan pada Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat yang dikeluarkan oleh KemenPAN RB (PermenPAN RB No. 14 tahun 2017/yang berlaku) ☑️ ☑️ ☑️
3. Adanya Keterbukaan dan Akses Masyarakat Desa terhadap Informasi layanan pemerintah desa (kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan, tramtibumlinmas, pekerjaan umum), Pembangunan, Kependudukan, Keuangan, dan Pelayanan lainnya.
  1. Informasi SPM sesuai dengan  Permendagri No. 2 tahun 2017 ☑️ ☑️ ☑️
  2. Media Informasi (Poster, Banner, Media Sosial dan Website) ☑️     ☑️
  3. Ada aplikasi penunjang/grup Whatsapp ☑️ ☑️ ☑️
4. Adanya Media Informasi tentang APBDes di Balai Desa dan/atau tempat lain yang mudah diakses oleh Masyarakat
  1. Baliho/Poster APBDES yang mencakup:      
  a. Sumber Pendapatan (DD, ADD, Pajak Retribusi, PAD, Hibah, Transfer dari APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota Dll) ☑️ ☑️ ☑️
  b. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai Permendes PDTT No. 8 Tahun 2022 ☑️ ☑️ ☑️
  c. Alokasi belanja tiap bidang kewenangan ☑️ ☑️ ☑️
  d. Kontak aduan (konvensional dan digital) ☑️ ☑️ ☑️
  2. Lokasi Pemasangan      
  a. Kantor Desa ( Baliho ) ☑️ ☑️ ☑️
  b. Website ☑️
  c. Media Sosial ☑️
  d. Lainnya ☑️
5. Adanya Maklumat Pelayanan      
  1. Isi Maklumat sesuai dengan PermenPAN RB yang berlaku ☑️
  2. Isi Maklumat Pelayanan memuat :      
  a. Komitmen dari Aparat Desa ☑️ ☑️ ☑️
  b. Konsekwensi Hukum ☑️ ☑️ ☑️
  c. Ditandatangani oleh Kepala Desa ☑️ ☑️ ☑️
  3. Lokasi Pemasangan      
  a. Di tempat Pelayanan Kantor Desa ☑️
  b. Diupload di website dan media sosial ☑️

IV. PENGUATAN PENGAWASAN

NO.  INDIKATOR  BUKTI / EVIDENCE / DOKUMEN
TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024
1. Adanya Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan RKP Desa
  a. Musyawarah Pemangku Kepentingan      
  1. Undangan Kepada Seluruh Masyarakat ☑️ ☑️ ☑️
  2. Notulensi ☑️ ☑️ ☑️
  3. Daftar Hadir ☑️ ☑️ ☑️
  4. Dokumentasi ☑️ ☑️ ☑️
  b. Musyawarah Desa ( MusDes)      
  1. Undangan Kepada Seluruh Masyarakat ☑️ ☑️ ☑️
  2. Notulensi ☑️ ☑️ ☑️
  3. Daftar Hadir ☑️ ☑️ ☑️
  4. Dokumentasi ☑️ ☑️ ☑️
  Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Tim Penyusun RKPDes (Permendes No. 21 Tahun 2020)   SK TIM PENYUSUN RKPDES ☑️ ☑️ ☑️
2. Adanya Kesadaran Masyarakat dalam Mencegah Terjadinya Praktik Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan
  1. Survei Perilaku baik konvensional maupun digital yang meliputi minimal:      
  Perilaku Masyarakat Desa memberikan Gratifikasi dan Suap ☑️ ☑️ ☑️
  Mengetahui, Menyadari dan Menghindari Adanya Konflik Kepentingan ☑️ ☑️ ☑️
  Mengetahui, Memahami dan Mengimplementasikan 9 Nilai Anti-Korupsi ☑️ ☑️ ☑️
  2. Hasil Rekapitulasi, Analisis dan Tindaklanjut ☑️ ☑️ ☑️
  3. Surat Edaran Terkait Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan ☑️ ☑️ ☑️
  4. Sosialisasi Perkades Secara Fisik Kepada Masyarakat:      
  1. Undangan Sosialisasi Perkades ☑️ ☑️ ☑️
  2. Notulensi ☑️ ☑️ ☑️
  3. Daftar Hadir ☑️ ☑️ ☑️
  4. Dokumentasi ☑️ ☑️ ☑️
  5. Digitalisasi Melalui Chanel Youtube (Sosialisasi/Testimoni dari Penerima Pelayanan) ☑️ ☑️ ☑️
  5. Deklarasi Conflic Of Interest (COI) ☑️ ☑️ ☑️
3. Adanya Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa
  1. Undangan ☑️ ☑️ ☑️
  2. Notulen / Berita Acara  ☑️ ☑️ ☑️
  3. Tanda Terima Pembayaran Upah ☑️ ☑️ ☑️
  4. LPJ Pelaksanaan Pembangunan Desa ☑️ ☑️ ☑️
  5. Daftar Hadir  ☑️ ☑️ ☑️
  6. Dokumentasi ☑️ ☑️ ☑️

V. KEARIFAN LOKAL

NO. INDIKATOR BUKTI / EVIDENCE / DOKUMEN
1. Adanya Budaya Lokal/Hukum Adat yang Mendorong Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
  1. Kesenian, Adat Istiadat dan/atau motto/slogan/jargon dan/atau Upaya Perangkat Desa beserta elemen masyarakat mensosialisasikan pencegahan Korupsi dengan memadukan kearifan lokal setempat yang dilengkapi narasi dari 9 nilai Anti-Korupsi dan diupload diwebsite dan media sosial (baik video maupun artikel) ☑️
  2.  Peraturan/Surat Keputusan/Surat Edaran tentang Kesenian dan Adat Istiadat ☑️
2. Adanya Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan yang Mendorong Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
  1. SK Penetepan/deklarasi/surat pernyataan  tokoh masyarakat, tokoh agama,  Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan yang mendukung upaya pencegahan Korupsi  ☑️
  2. Testimoni dari tokoh masyarakat, tokoh agama,  Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan ☑️
  3. Bukti diupload diwebsite dan media sosial ☑️
  4. Bukti aktifitas tokoh dalam mendorong upaya mencegah korupsi ☑️

 

 

 

 

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Raya Deandles No. 20 Desa Golokan Kec. Sidayu Kab. Gresik
Desa : Golokan
Kecamatan : Sidayu
Kabupaten : Gresik
Kodepos : 61153
Telepon : 0313944978
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:79
    Kemarin:326
    Total Pengunjung:84.138
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:104.23.243.100
    Browser:Mozilla 5.0